Makam Gusdur Ambles

VIVAnews - Makam mantan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, ambles. Beredar kabar, kain kafannya masih terlihat bersih.

"Tadi pagi dikabarkan ambles. Tapi sekarang sudah diperbaiki lagi," kata salah satu keponakan Gus Dur, Firry Wahid dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Jumat 18 Februari 2011.

Menurut putra Umar Wahid ini, informasi yang diterima keluarga, penyebab utama amblesnya makam Gus Dur itu akumulasi dari kondisi tanah pemakaman. "Saat pemakaman, tanahnya tidak dipadatkan," kata Firry. Saat ini, kata Firry, putri pertama Gus Dur, Alisa Wahid sudah berada di pemakaman.

Saat ini beredar kabar, saat makam itu ambles, kain kafan yang membalut jasad Gus Dur masih terlihat sangat bersih seperti baru. Dalam kondisi normal, kain kafan yang turut dikubur lebih dari setahun seharusnya tergerus hingga rusak di dalam tanah.

Tetapi sumber VIVAnews.com membenarkan berita itu. "Kain kafannya memang masih bersih," ujar sumber yang menolak disebut namanya.

Gus Dur wafat pada Rabu 30 Desember 2009 sekitar pukul 18.40 WIB. Kondisi kesehatan Gus Dur menurun sejak menjalani operasi gigi Senin 28 Desember 2009 lalu. (umi)

• VIVAnews

Ikhwanul Muslimun Ancam Gagalkan Dialog

Kairo -Presiden Amerika Serikat Barack Obama boleh optimis bahwa pertemuan antara pemerintah Mesir dengan kelompok oposisi di Kairo, Senin (7/2), dapat memecahkan krisis di sana."Jelas pemerintah Mesir telah membuat sebuah perkembangan yang baik," ujar Obama kepada para wartawan di Washington.Namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Demonstrasi kian keras menentang pemerintahan Husni Mubarak hingga penguasa Mesir selama 30 tahun itu mundur. Bahkan para pengunjuk rasa, kini, memasang barikade tenda di jalan menuju Tahrir Square, jantung kota Kairo. Sedangkan para pemuda menolak ambil bagian dalam dialog politik dengan pemerintah dan oposisi.Sebelumnya, Ahad (6/2), Wakil Presiden Omar Suleiman mengadakan pertemuan dengan kelompok oposisi termasuk Ikhwanul Muslimin, oposisi terbesar di Mesir yang dilarang sejak 1954. Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal yaitu, kebebasan pers dan memberikan porsi kepada oposisi ikut dalam pembentukan pemerintahan. Tetapi, hasil ini dianggap belum cukup.Oposisi meminta adanya amandemen undang-undang agar pemilihan presiden dilaksanakan secara bebas dan terbuka, pembatasan masa jabatan presiden, pembubaran parlemen, pembebasan tahanan politik, serta mencabut hukum darurat."Kami sedang menghitung situasi dan mempertimbangkan dialog secara menyeluruh," kata juru bicara Ikhwan, Essam el-Erian, kepada Reuters."Kami akan mempertimbangakan, apakah empat hal yang kami sampaikan direspon pemerintah hingga Muabarak mundur,'" tambahnya.Mubarak, 82 tahun, kendati mendapatkan tekanan keras dari dalam dan luar negeri agar mundur dari jabatannya tetap menolak permintaan tersebut. Pemimpin negeri Firaun ini berjanji akan mengakhiri jabatannya hingga pemilihan presiden September mendatang. Menurutnya, jika dia mundur sekarang ini, maka akan terjadi kekacauan di hampir seluruh negara-negara Arab. Kini, Mubarak mengulur-ulur waktu hingga pemilihan presiden. sumber tempo

Inilah Polisi yang Disebut Memiliki Rekening Gendut

1. Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan TimurKekayaan: Rp 8.553.417.116 dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009) 2. Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Kepala Korps Brigade Mobil PolriKekayaan: Rp 6.535.536.503 (per 25 Agustus 2005)
3. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan KepolisianKekayaan: Rp 4.684.153.542 (per 19 Agustus 2008)
4. Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Divisi Pembinaan Hukum KepolisianKekayaan: Rp 2.090.126.258 dan US$ 4.000 (per 24 Maret 2008) 5. Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse KriminalKekayaan: Rp 1.587.812.155 (per 2008)
6. Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Staf pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi PolriKekayaan: belum ada laporan
Sumber.Tempo

KPK Diminta Segera Bertindak

Tempo.

Komisi Pemberantasan Korupsi diminta segera mengusut kasus dugaan suap dan pemerasan yang dituduhkan kepada hakim Mahkamah Konstitusi. Hal itu karena ada laporan dari tim investigasi, yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md."Paling tidak temuan tim sudah bisa jadi bukti permulaan yang cukup, setengah matang. Seharusnya tidak terlalu sulit KPK menelusurinya," kata peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Rifqi Assegaf, dalam diskusi di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, kemarin.Sebelumnya, tim investigasi yang dipimpin Refly Harun melaporkan dugaan pemberian uang sebesar Rp 1 miliar dari Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih kepada hakim konstitusi dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah. Laporan lain adalah dugaan keterlibatan anak hakim dan panitera bernama Mahkfud dalam sebuah kasus.Hasil temuan tim investigasi itu kemudian oleh Mahfud diteruskan ke KPK untuk ditindaklanjuti. Adapun hakim konstitusi Akil Mochtar, yang menangani kasus sengketa pemilihan bupati di Simalungun, Sumatera Utara, juga melapor ke KPK. Akil menuding Refly, pengacara Jopinus, bersama kliennya telah mencoba menyuap dirinya.KPK belum dapat memastikan apakah laporan Mahkamah Konstitusi dan hasil temuan tim investigasi bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. "Setelah libur Sabtu-Minggu, tim pengaduan masyarakat akan mengkaji laporan tersebut," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin.Jasin mengatakan penelusuran kasus korupsi tidak mudah meski telah ada temuan awal. "Yang mudah itu kalau tertangkap tangan," katanya.Menurut Rifqi, keterlibatan KPK sangat diperlukan untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Sebab, tim investigasi memiliki kelemahan, seperti tidak bisa mengusut soal aliran dana maupun konfirmasi dan pengumpulan data. "KPK bisa melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan pihak lain soal aliran dana," ujarnya.Langkah Mahkamah Konstitusi membawa kasus ini ke KPK mendapat banyak pujian. "Saya pikir positif, karena bukan melaporkan Refly atas pencemaran nama baik," kata Rifqi.Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki mengatakan langkah Mahkamah memfasilitasi pihak luar untuk membuktikan dugaan suap di lembaganya harus ditiru institusi lain, termasuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian. "Langkah seperti itu sangat baik, karena tidak menimbulkan kecurigaan," ujarnya. "Publik tak akan percaya jika pengusutan dilakukan secara internal."